Nagabonar.net, SUMENEP – Universal Health Coverage (UHC) adalah program nasional yang bertujuan memberikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Namun, program ini mengandalkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sehingga setiap daerah harus mampu menyediakan dana yang cukup agar UHC dapat dijalankan secara efektif di tingkat lokal. Hal ini menghadirkan tantangan bagi pemerintah daerah, mengingat adanya perbedaan kemampuan ekonomi antar wilayah.
Achmad Fauzi Wongsojudo, Bupati Sumenep, adalah salah satu kepala daerah yang berhasil menjawab tantangan tersebut. Di bawah kepemimpinannya, Kabupaten Sumenep telah mencapai cakupan UHC untuk 96% penduduknya, dengan anggaran sebesar 88 miliar rupiah.
“UHC memang program nasional, namun implementasinya membutuhkan kebijakan dari kepala daerah, dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD, Ungkap Achmad Fauzi Wongsojudo usai Debat Publik kedua di Posko Kemenangan Faham, Sabtu (9/11/2024) malam”
Menurut Fauzi, jika UHC sepenuhnya dibiayai oleh APBN, seharusnya seluruh kabupaten/kota di Indonesia dapat mencapai cakupan yang sama. Namun pada kenyataannya, tidak semua daerah memiliki kapasitas untuk melaksanakan UHC dengan efektif.
Selama menjabat sebagai Bupati Sumenep, Fauzi memastikan masyarakat terjamin dalam program UHC melalui BPJS, sehingga layanan kesehatan dapat diakses secara gratis.
“Jika UHC dibiayai oleh APBN, cukup dengan PBIN. Namun di Sumenep, kami menggunakan PBID yang sepenuhnya dibayar oleh pemerintah daerah sebagai bentuk kepedulian kami terhadap kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan tentang warga yang masih memilih berobat ke luar daerah, meski pelayanan di Sumenep sudah memadai, Fauzi menjelaskan bahwa beberapa pasien perlu dirujuk keluar daerah karena keterbatasan dokter spesialis, seperti spesialis ortopedi. Namun, kini RSUD dr. Moh Anwar telah memiliki dokter spesialis ortopedi sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke luar daerah untuk layanan tersebut.
Faktor geografis juga memengaruhi pilihan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Misalnya, sebelum ada rumah sakit di Kangean, warga Sapeken lebih memilih berobat ke Bali atau Banyuwangi karena lebih dekat.
“Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, karena pada dasarnya, kami di eksekutif adalah pelayan masyarakat,” pungkasnya.
Atas keberhasilan UHC yang mencapai lebih dari 96%, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo menerima penghargaan atas ketaatan dalam membayar premi BPJS dan peningkatan akses kesehatan bagi warga Sumenep. UHC sendiri dirancang untuk menanggung biaya pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan, namun tidak berlaku untuk layanan non-medis seperti surat keterangan sehat atau operasi kecantikan.
( Wiyan / Red )
